Kesinambungan Pendanaan JKN-BPJS Kesehatan

Chazali H Situmorang

Abstract


ABSTRACT: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) is one of five social security programmes in Indonesia, under the Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) scheme. So far, there has been a significant improvement in JKN programme’s operation. However, there is a concern of maintaining financial sustainability, as the key factor to attain the programme’s long-term objective. In order to study the financing of JKN, an actuarial analysis has been done. The data used in this analysis were obtained from two main sources, i.e. BPJS Kesehatan and Ministry of Health RI. Other data used were the JKN premium revenues and health care costs (capitation, non-capitation, CBGs and non-CBGs). Based on the analysis, there is a clear evidence that shows a large mismatch in JKN financing. The health care costs of JKN is projected to increase from 6.1 Billion IDR in year 2014, to approximately 23.8 Billion IDR in year 2019, an increase of more than 58% each year. Based on these findings, it can be concluded that the JKN financing is not sustainable, at least at existing conditions. However, there are solutions for the policy makers to increase the sustainability, i.e. by revising the premium nominal value through the amendment of Perpres No. 111/2013, by rasionalising the health care costs standard tariff through the amendment of Permenkes No. 59/2014, and by implementing cost control and cost efficiency in every operational aspects.

Keywords: Indonesia, National Health Security, National Social Security System, JKN, SJSN

ABSTRAK: Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan satu dari lima program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. Kemajuan besar telah dicapai dalam pelaksanaan program JKN. Namun demikian kesinambungan keuangan merupakan faktor kunci yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan JKN jangka panjang. Oleh karena itu, dalam rangka menentukan keberlanjutan pendanaan JKN, sebuah analisis aktuaria telah dilakukan. Data yang digunakan dalam analisis aktuaria ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan RI. Data lain yang digunakan juga mencakup data pendapatan JKN (premium) dan biaya kesehatan (kapitasi, non-kapitasi, CBGs dan non- CBGs). Hasil kajian menunjukkan bukti jelas adanya kesenjangan pendanaan program JKN. Meskipun hanya untuk membiayai manfaat JKN, kesenjangan pendanaan JKN naik dari 6,1 triliun rupiah pada tahun 2014 menjadi 23,8 triliun rupiah pada tahun 2019, atau naik lebih dari 58% per tahun. Sehubungan dengan hasil kajian ini disimpulkan bahwa kondisi keuangan JKN tidak mampu berkelanjutan, setidaknya dalam kondisi seperti sekarang ini. Namun demikian ada beberapa cara dimana para pembuat kebijakan dapat membuat kebijakan agar sistem keuangan JKN lebih berkelanjutan. Cara tersebut meliputi revisi nilai premi yang kini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111/2013, rasionalisasi tarif pelayanan kesehatan yang kini diatur dalam PerMenkes 59/2014, serta meluncurkan serangkaian program pengendalian biaya dan mempromosikan efisiensi.

Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional,
Sistem Jaminan Sosial Nasional, JKN, SJSN, aktuaria, pendanaan kesehatan


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.